waspantaupihk@gmail.com   +6282262293006  
 Lembaga Akreditasi |  Daftar Hitam PPIU |  Login PPIU | Kontak

Kemenag Gelar Rakor Sikapi Rekam Biometrik Jemaah Umrah


Kemenag Gelar Rakor Sikapi Rekam Biometrik Jemaah Umrah

Jakarta (PHU)---Permasalahan rekam biometrik jemaah umrah sebagai syarat penerbitan visa ditindaklanjuti Kementerian Agama dengan melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) lintas sektoral. Rakor dipimpin oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nizar, di hotel Amir Oasis Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Turut mendampingi Dirjen PHU, Direktur Bina Umrah dan Khusus, M Arfi Hatim, dan Kepala Sub Direktorat Pengawasan Umrah dan Haji Khusus, Noer Alya Fitra. Hadir pula Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri,
perwakilan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Persatuan Travel Umrah dan Haji Khusus Indonesia (Patuhi), dan beberapa Asosiasi Penyelenggara Umrah.

Rakor fokus pada mengurai persoalan perekaman biometrik calon jemaah umrah oleh Visa Fasilitis Service (VFS) Tahseel. Para peserta rapat mengemukakan fakta di lapangan bahwa perekaman biometrik jemaah umrah mengalami banyak kendala dan cenderung merugikan jemaah.

Dirjen PHU menegaskan bahwa Kemenag dalam menyusun kebijakan selalu mengambil perspektif mengutamakan kepentingan jemaah. Termasuk dalam menyikapi permasalahan biometrik ini. Dia menilai biometrik bukan lagi masalah nasional.

"Kebijakan Arab Saudi dengan menerapkan rekam biometrik sebagai syarat visa jemaah umrah bukan lagi masalah nasional tapi masalah internasional," kata Nizar mengawali rakor tersebut.

Dia juga melihat bahwa proses rekam biometrik oleh salah satu perusahaan yang ditunjuk oleh Arab Saudi belum melakukan orientasi lapangan. Efeknya dikatakan mengganggu proses pelaksanaan umrah.

"Realisasi di lapangan, proses rekam biometrik sangat memberatkan (waktu, tenaga, dan biaya) jemaah terutama yang tinggal di wilayah kepulauan," imbuhnya.

Di samping itu, Nizar juga mendapatkan banyak laporan bahwa kesiapan perusahaan rekam biometrik belum maksimal. Seperti yang telah disampaikannya dalam beberapa kesempatan, Kemenag keberatan dengan pemberlakuan biometrik itu.

"Kemenag tidak menolak perekaman biometrik sebagai syarat masuk ke Arab Saudi tapi dengan beberapa catatan," tegasnya.

Dirjen yang dikenal energik ini memberikan beberapa catatan perbaikan. Dia berharap biometrik bukan syarat penerbitan visa tapi perekamannya dilakukan di bandara menjelang keberangkatan umrah. Berikutnya dia memberikan opsi agar perusahaan memperbanyak kantor pelayanan perekaman biometrik di kabupaten kota. Lalu dia juga menyarakan perusahaan bekerjasama dengan Ditjen imigrasi agar dapat sharing data biometrik saat pengajuan pasport.

Peserta juga mengeluhkan ada beberapa provinsi yang belum terdapat kantor pelayanan rekam biometrik oleh VFS. Pelayanan rekam biometrik juga dinilai sangat terbatas karena fasilitas layanan masih kurang memadai.

Diusulkan agar Ombudsman melihat dan menilai pelayanan dan fasilitas yang dimiliki oleh VFS Tasheel. Di akhir rapat disepakati bahwa BKPM agar segera memanggil perusahaan rekam biometrik dalam rangka pelayanan operasional di lapangan. (ab/ab).